Ideologi Pembangunan "Blame the Victims"

Oleh Dedy N Hidayat

KOMPAS, Rabu, 28 April 2004
REZIM terus berganti, namun rangkaian kebijakan pembangunan sejak era Orde Baru hingga kini sebenarnya masih berpijak pada ideologi yang sama. Dalam dirinya termuat suatu paradoks siklus blame the victims, di mana korban kegagalan dan keberpihakan suatu kebijakan pembangunan justru dipersalahkan dan "dihukum" oleh kebijakan-kebijakan berikutnya.

Masalahnya, mampukah rezim hasil Pemilu 2004 melakukan reformasi terhadap ideologi pembangunan semacam itu?

Ujian Akhir Nasional (UAN) yang akan diselenggarakan pemerintah bisa dinilai sebagai contoh praktik ideologi tersebut di atas. Dengan dalih meningkatkan mutu pendidikan, para birokrat pembangunan pendidikan telah menetapkan kebijakan UAN (dengan biaya sekitar Rp 250 miliar), yang oleh banyak pengamat diperkirakan nantinya akan menyebabkan banyak siswa gagal menempuh ujian tersebut. Di beberapa tempat angka ketidaklulusan bahkan diprediksi bisa mencapai sekitar 40 persen (lihat "Angka Ketidaklulusan Diprediksi Akan Tinggi", Kompas, 21 April 2004).

Mudah pula diduga, sebagian dari mereka yang akan gagal adalah siswa sekolah-sekolah yang selama ini memiliki fasilitas belajar tidak mencukupi, kesejahteraan gurunya memprihatinkan, dan kurang memiliki guru yang kompeten menjalankan kurikulum. Kesemuanya itu adalah akibat dari kebijakan yang tidak mampu memprioritaskan sektor pendidikan. Hal itu antara lain tercermin dari alokasi dana pendidikan (di luar anggaran gaji guru dan pendidikan kedinasan) yang masih amat jauh di bawah 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti diamanatkan konstitusi).

Siswa sekolah-sekolah semacam itu, umumnya berasal dari kalangan keluarga yang orangtuanya tidak mempunyai kemampuan finansial untuk melakukan pilihan lain, seperti membeli jasa pendidikan dari lembaga pendidikan berkualitas ataupun membeli jasa ekstra dari berbagai lembaga bimbingan belajar dan les privat, seperti yang dengan mudah bisa dinikmati teman mereka dari kalangan kelas menengah ke atas.

Berdasarkan fakta adanya kesenjangan layanan dan sarana pendidikan lintas daerah, sekolah, dan individu siswa, patut dipertanyakan kebijakan pemerintah dalam mengurangi kesen